Dilema Residen Inu Kertapati dan Pesannya Untuk Rakyat Jambi (Surat-surat J.J. van de Velde)

Residen Inu Kertapati bersama Pejabat Belanda.

Oleh: Jumardi Putra*

Meneruskan edisi Surat-surat dari Sumatra J.J. van de Velde (1928-1949) yang dimuat dalam rubrik Jejak Kajanglako sebelumnya, berikut saya sertakan salah satu surat yang sempat ditulis oleh van de Velde saat berada di Jambi untuk dikirim secara rutin kepada instansi pemerintah di Belanda pada 19 Januari 1949:

“Ketika aku tiba di Jambi, residen Inu Kertopati telah menghilang. Tapi syukur, ia sudah kembali, kemarin. Aku senang dengan kehadirannya, sebab setidaknya, sekarang ada seseorang tokoh yang bisa dijadikan poros pengorganisasian dan penyatuan masyarakat Indonesia, yang untuk sementara hanya di Kota Jambi dan sekitarnya.

Dengan sengaja, aku kemarin sore mengunjungi ketiga orang nasionalis di Jambi-Kota, yaitu dokter Munir, dr. Purwadi dan dr. Tazar untuk mendengar pendapatnya tentang Kertopati, apakah ia mempunyai banyak pengaruh.

Ketiganya mengakui bahwa ia sangat berpengaruh di antara penduduk kampung. Tapi, mereka menegaskan bahwa pengaruh itu tidak untuk penduduk kota yang lebih terpelajar serta orang-orang bukan Jambi yang tinggal di sini.

Sangat menarik mendapat informasi dari dr Purwadi bahwa ia sendiri telah turut mengusahakan pengangkatannya menjadi residen. Jadi, turut memenuhi desakan yang datang dari Jambi ke Bukit Tinggi. Dengan banyak mengirimkan orang ke Padang, republik bisa memastikan bahwa urusan pimpinan melalui Kertopati tetap berada di tangan republik.

Agaknya Kertopati, sejak semula, sudah tidak menyukai permainan ini dan merasa dirinya tak berdaya sehingga diam-diam mencari sokongan Belanda dengan harapan bisa lebih banyak mendapatkan kekuasaan nyata.

Kiranya, jelas baginya bahwa di bawah pengawasan Belanda, posisi dia dan masyarakat Jambi menjadi lebih baik. Namun menjadi pertanyaan sekarang, apakah ada kemungkinan untuk membantu kemajuan penduduk Jambi, mengingat sedikitnya jumlah penduduk Jambi yang terpelajar.

Sedangkan petugas di kantor-kantor negeri dan B.P.P.M. membutuhkan orang-orang yang berpendidikan. Pada umumnya rakyat Jambi lebih condong hidup sebagai petani, pedagang karet dan sebagainya. Dan untuk bekerja sebagai kuli di B.P.P.M. mereka enggan sekali.

Perkenalan dengan Kertopati dan teman-temannya segera memberi keyakinan bahwa tidak ada, atau sedikit kegiatan yang datang atas inisiatifnya, dan ia, tidak lebih dari sebuah ornamen, seperti juga di bawah rezim republik.

Maka, kita harus memberinya lebih banyak dan mencobanya melakukan sesuatu. Untung, ada beberapa pejabat Pamongpraja Jambi yang segera bisa ditempatkan dalam dinas pemerintahan aktif. Di Jambi aku mengalami apa yang telah kualami pada permulaan waktu, sesudah aksi pilisionil di Sumatra Timur, yakni reaksi penduduk asli, di bawah pimpinan satu atau dua feodal, atas apa yang yang telah dirasakannya sebagai penindasan oleh pelbagai suku bangsa lain yang datang dari luar, terutama orang Minangkabau, yang tidak hanya memegang pimpinan politik, tapi juga menarik semua keuntungan dari jabatan-jabatan dan perdagangan.

Raden Kertopati, sekali lagi, telah menekankan hal ini dalam suatu famplet kepada rakyatnya, penduduk Jambi. Jadi, di sini, rakyat Jambi, yang dalam perkembangannya, mungkin disebabkan kurangnya bakat, tidak mampu, pada waktunya, mengikuti jalanya zaman dan melihat dirinya, yang dalam segala hal, diungguli oleh penduduk tetangganya yang lebih mempunyai daya kerja.

Atas keadaan ini, sebenarnya atas kelemahannya sendiri mereka-mereka sekarang, mencari perlindungan pada kita.

Ketika aku menanyakan kepada Kertopati tentang banyak orang Banjar dan Bugis di daerah-daerah perswahan Kuala Tungkal, ia menjawab: karena di sana tidak ada orang Jambi. Mereka tidak pandai mengerjakan sawah; mereka lebih senang tinggal di daerah-daerah yang lebih tinggi, dimana mereka bisa membuat ladang. Dan itu, merupakan pekerjaan yang jauh lebih ringan”.

***

Siapa Jan Johannes van de Velde? Ia lahir di Teteringen pada 3 Desember 1904. Teteringen merupakan sebuah Desa di provinsi Brabant Utara, bagian selatan negara Belanda.

27 Juli 1928, ia dipekerjakan sebagai pejabat Dewan Nasional Hindia Belanda. Setelah tinggal singkat di Kalimantan ia ditempatkan di Aceh. Di sana dia dipromosikan menjadi calon inspektur. Pada 1935 ia menjadi kontrolir di Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Pada 1937 ia dituntut dengan pengamatan hubungan Sekretariat Jenderal di Batavia, tetapi dua tahun kemudian dia kembali ke Sumatra sebagai pengawas kelas 1 di mana dia segera menjadi asisten residen.

Setelah penahanannya selama pendudukan Jepang, Van de Velde mendapatkan pangkat sebagai residen lalu ditunjuk sebagai penasihat pemerintah untuk urusan politik di Sumatera. Pada 24 Desember 1949 dia menjadi penasihat umum untuk Perwakilan Tinggi Mahkota, melalui penunjukan yang hampir bertepatan dengan penyerahan kedaulatan dari Hindia Belanda. Akibatnya, ia diberhentikan dari Dinas Nasional tak lama kemudian. 

Sepanjang bertugas di Sumatra, Van de Velde cermat menulis seputar kegiatan sehari-hari, peristiwa kemasyarakatan maupun pemerintahan di tempatnya bertugas dan senantiasa ia kabarkan kepada orangtuanya, keluarga dan instansi-instansi di Belanda. Seluruh Korespondensinya itu terhimpun dalam buku  Brieven uit Sumatra, 1928 – 1949 (Franeker, 1982). Beberapa peristiwa politik dan kemasyarakatan di Jambi tak luput dicatat van de Velde saat berada di Jambi pada 1949.

Van de Velde meninggal dunia pada 15 Maret 1989 dalam usia 84 tahun di Bilthoven, De Bilt, Utrecht, Belanda. Keberadaan Surat-surat yang ditulis van de Velde sebagai wakil pemerintah Belanda yang ditugaskan di daerah jajahan tentu menjadi sumber sejarah yang penting karena kedudukannya dipakai untuk urusan kerja atau instansi secara resmi.

 *Acuan kepustakan: Brieven uit Sumatra, 1928 – 1949 (Franeker, 1982). Surat di atas merujuk Edisi bahasa Indonesia yang diterbitkan Pustaka Azet, 1987. Mini biodata J.J. van de Velde penulis rujuk dari sumber National Archief, Den Haag 1989.