 |
| Ilustrasi. Reformasi 1998 |
Oleh: Jumardi Putra*
Baru saja saya duduk di kursi
sebelah kiri belakang sopir, terdengar suara dua orang lelaki sedang
berdialog. Rupanya itu bersumber dari podcast
kanal youtube milik Refly Harun,
seorang ahli hukum tata negara yang belakangan lebih banyak membuat konten
seputar dinamika politik dan hukum di tanah air.
Situasi ini ganjil buat saya,
karena gocar yang saya tumpangi galibnya menyuguhkan musik bervolume rendah. Kadang lagu campursari yang lagi tren atau jenre pop populer. Bahkan, kali lain justru tidak ada musik sama
sekali sehingga kesempatan bagi saya istirahat selama dalam perjalanan. Namun kini, selama perjalanan dari hotel ke terminal tiga Bandara Soekarno Hatta,
podcast itu masih saja bergema bersamaan
derap mobil yang dikendarainya.
Awalnya cukup mengganggu,
tetapi perlahan-lahan saya mencoba memaknai dari sisi yang berbeda. Saya pun
tergerak melempar pertanyaan kepada Mas sopir, “Antusias dengarin podcast politik paling kiwari.”
“Sesekali aja Mas. Politik
sekarang gak menarik,” jawabnya dengan suara pelan.
“Kenapa?” sambung saya
penasaran.
“Politik sekarang ini, mulai
dari level paling bawah sampai pemilihan Presiden sarat patgulipat kepentingan kaum elit.
Rakyat di bawah dibuat gontok-gontokan demi memenangkan calonnya. Rakyat seolah
hanya menjadi mata pencaharian lima tahunan buat mereka. Faktanya, setelah
jadi, mereka tidak butuh masyarakat lagi. Bahkan, tidak sedikit orang-orang
yang saya kenal dan ikut saya perjuangkan semasa kampanye, justru setelah menjadi anggota dewan
maupun kepala daerah pura-pura lupa atau tidak kenal. Maka, jangan heran bila
setiap Pemilu, Pemilukada atau Pileg masyarakat berpikir pragmatis. Beri kami sejumlah
uang yang pantas, maka kami akan pilih Saudara. Setelah jadi terserah anda,” ujarnya dengan volume suara mulai meninggi.
“Wah, sebegitunya ya Mas,”
timpal saya mengulik lebih dalam.
“Iya Mas. Bila nantinya
mereka benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tentu akan diapresiasi
dan kelak berpotensi dipilih lagi, tapi bila mereka korupsi demi mengembalikan biaya
politik yang sudah dihabiskannya selama Pemilu, dan bahkan nantinya mereka
justru tertangkap KPK, maka itu tanggung jawab mereka sendiri,” ungkitnya semangat.
Mendengar hal itu, saya lantas
menerka sepertinya sang sopir pernah terlibat dalam pesta demokrasi baik saat
pemilihan legislatif, kepala daerah dan bahkan pemilihan Presiden.
Benar saja, pertanyaan awal
saya tadi itu justru kesempatan baginya menceritakan pandangan sekaligus keluh
kesahnya melihat jagad perpolitikan tanah air sejak reformasi hingga sekarang. Baik politik lokal-nasional podo wae.
“Kalo ada calon politisi baik
dalam Pilpres, Pemilukada dan Pileg mengajak kita menjadi tim suksesnya,
pastikan setidaknya kita bisa mendapatkan uang setimpal harga mobil grand
livina (merujuk seharga mobil miliknya)," terangnya sambil tersenyum kecil.
“Politik uang makin
menjadi-jadi ya Mas,” sambung saya.
“Suka tidak suka, begitulah
realitas politik sekarang Mas,” balasnya.
“Ngomong-ngomong, siapa calon
presiden yang bakal sampean pilih,” tanya
saya disambut tawa kecil olehnya.
“Ketiga nama yang muncul sekarang belum memenuhi harapan ideal saya,” jawabnya tanpa merincikan alasan. Ia sempat memberi catatan terhadap tiga calon presiden yang lagi ramai dipercakapkan publik sekarang ini yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Catatan itu bertitimangsa pada beberapa hal berikut ini yaitu mewujudkan kesejahteraan yang merata (tidak berpusat di pulau Jawa). Lalu, menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memastikan infrastruktur maupun sistem pelayananan maksimum terhadap pendidikan dan kesehatan serta terciptanya hubungan sosial antara warga negara yang baik, tanpa ada diskriminasi antar suku, agama, ras dan antargolongan.
“Sekarang bulan Mei, 25 tahun
reformasi, gimana menurut Mas?” tanya saya.
“Saya kebetulan menyaksikan
puncak kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Demonstrasi mahasiswa secara
besar-besaran berujung turunnya Soeharto. Ongkos sosial yang harus dibayar saa
itu begitu mahal yakni maraknya kekerasan pada etnis Tionghoa, terbunuhnya
beberapa mahasiswa dan sebagian lagi hilang tanpa ada kepastian sampai sekarang,
situasi politik yang mencekam dan krisis moneter yang menjalar menjadi krisis sosial,
hukum dan keamanan di Indonesia,” ungkapnya menggebu-gebu.
Ia menambahkan, sekira 25
tahun lalu, momen Presiden Soeharto didampingi wakilnya BJ Habibie mengumumkan
pengunduran dirinya sebagai presiden setelah 32 tahun menjabat. Bila umumnya
warga di tanah air menyaksikan peristiwa kerusuhan Mei 1998 di tivi-tivi, ia justru menyaksikan secara langsung. Ia melihat elemen mahasiswa dan lainnya bersorak
gembira menduduki kompleks parlemen (Gedung DPR RI) menandai runtuhnya si
tangan besi rezim orde baru.
Tidak terasa perjalanan dari
hotel ke bandara berlalu begitu saja. Jarak tempuh sekitar 35 Km memberi warna
tersendiri buat saya di pagi hari itu. Lebih-lebih selama hampir 45 menit itu saya
banyak mendengarkan celotehan sang sopir, sambil sesekali bertanya pada sosok pria
yang mungkin mendekati usia kepala lima itu.
Pengalaman sang sopir itu
tadi, sekalipun mungkin itu berupa fragmen dari kompleksitas persoalan politik
tanah air dewasa ini, ia tetap menjadi relevan untuk kita cakaprenungkan
kembali. Apa sebab? Setelah 25 tahun reformasi, seiring telah berkali-kali pula
pergantian rezim Presiden maupun kepala daerah, laju demokrasi di negeri ini masih
menyisakan pekerjaan rumah yang tidak mudah. Begitu juga pelaksanaan otonomi
daerah yang dalam praktiknya justru melahirkan raja-raja baru di daerah-daerah,
yang berkongsi dengan pengusaha untuk meraup keuntung baik yang bersumber dari
APBD maupun bersumber dari hasil eksploitasi atas sumber daya alam.
Reformasi Mei 1998, baik bagi
mereka yang pernah mengalami secara langsung, atau bagi generasi setelahnya yang
dapat mengetahuinya dari pelbagai literatur, adalah momentum penting bangsa
Indonesia menemukan wajah barunya, setelah 32 tahun dipimpin Soeharto.
Apakah setelah 25 tahun
reformasi republik yang kita cintai ini melaju di atas rel perubahan yang
benar? Jangan-jangan hanya jalan di tempat atau berputar-putar dengan problem
yang serupa tanpa jalan keluar? Atau malah kita telah melenceng dari spirit
reformasi? Atau mereka yang dulunya berjuang mati-matian menuntut reformasi,
tapi setelah bergabung ke dalam sistem pemerintahan setelahnya (baik di Kementerian atau diangkat menjadi komisaris BUMN), justru kini melempem dan menikmati segala fasilitas tanpa berani bersikap kritis terhadap kebijakan
pemerintah yang merugikan masyarakat serta tak berkutik melihat sumber daya alam dikeruk habis-habisan oleh kekuatan modal asing.
Bersamaan hal itu, tepat
tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 adalah masa pendaftaran bakal calon legislatif. Muncul
pertanyaan, apakah sederet nama bacaleg yang didaftarkan ke KPU oleh masing-masing partai
politik memberi kita harapan bahwa demokrasi ke depan benar-benar mengantarkan
masyarakat pada gerbang kesejahteraan? Belum lagi, mencermati kehadiran bakal
calon legislatif yang hanya mengandalkan kekuatan uang (pengusaha), kembalinya dinasti keluarga pejabat dan bahkan mereka yang dikenal sebagai artis populer. Kondisi demikian itu relevan kita refleksikan sebelum pencoblosan.
Capaian yang telah ditunaikan
melalui reformasi 1998 memang perlu diingat, terus dan terus. Begitu juga momen-momen
bersejarah di republik ini sebelumnya. Bukan untuk bernostalgia, melainkan
menemukenali spirit sekaligus otokritik terhadap perjalanan republik ini dari masa
yang telah lewat hingga sekarang dan meneropong masa depan. Benar, kebebasan
berekspresi dan demokrasi sudah didapat dan semua warganegara menikmatinya
sampai sekarang, meski makin ke sini sebagian kalangan menyebutkan kebebasan menyampaikan pendapat mulai dihantui jejuri besi maupun ancaman persekusi.
Setelah 25 tahun reformasi, sejatinya masih terdapat pekerjaan rumah yang belum beres seperti pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, masih adanya aksi intoleransi, munculnya oligarki elite politik, serta politik uang yang makin menjadi-jadi saat pemilu Presiden, Pemilukada dan Pileg. Dengan demikian, meniscayakan komitmen seluruh elemen warganegara terutama insan pers, kaum cerdik cendekia bersama kalangan civil society lainnya untuk memastikan agar potret buram demikian itu benar-benar terkikis dari bumi pertiwi, sehingga kerinduan kita pada republik Indonesia yang maju dan sejahtera bukan lagi isapan jempol belaka. Semoga.
*Kota Jambi, 21 Mei 2023. Tulisan ini terbit pertama kali di rubrik esai portal kajanglako.com. Sumber lukisan karya Hardi (1998) diambil dari web: http://archive.ivaa-online.org.
0 Komentar