Pilkada Jambi dan Nyanyian Sunyi Sepanjang Oktober

ilustrasi. sumber: narran.id

Oleh: Jumardi Putra*

Di tengah tensi Pilkada Jambi yang mulai memanas, penuh intrik dan tak jarang disertai hoax serta percakapan serba pragmatis-oportunistik, tanpa banyak disorot lampu kamera, apatahlagi terpancang di baliho-baliho jumbo di berbagai titik, pelbagai kegiatan sastra-budaya sepanjang Oktober seolah membasuhinya. Pelbagai lembaga dan komunitas seni yang selama ini luput dari pantauan pejabat daerah, politisi dan tim pemenangan Pilgub, Pilbup dan Pilwako, menggelar festival sastra-budaya secara hampir serentak di berbagai tempat di wilayah Provinsi Jambi.

Sebut saja seperti Malay Writers and Cultural Festival (MWCF), Kenduri Swarnabhumi, Parade Bulan Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jambi, Festival Candi Muaro Jambi, Festival Tabun Tawar 8 Lawang Sejerangan Muaro Jambi, Batanghari Literary and Culture Fetival, Festival Literasi Geragai, Kemah Literasi, TAKAK (Temu Asah Kreativitas Berakar Kebudayaan), Bedah Ekosistem Seni Pertunjukan yang ditaja Makaradwipa dan kegiatan per triwulan Taman Budaya Jambi (TBJ). Belum lagi hajatan sastra yang berlangsung di kampus-kampus.

Rangkaian aktivitas literasi yang berlangsung di berbagai titik itu, selain bertujuan mengasah kreativitas dan critical thingking bagi anak-anak muda melalui medium sastra-budaya, juga bertolak dari sebuah kesadaran tentang literasi sebagai jalan kebudayaan untuk membangun peradaban. Sebuah pilihan gerakan kebudayaan yang melampaui kepentingan politik jangka pendek, sekat-sekat primordial dan membangun kohesi sosial berbasis nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra dan produk budaya lainnya. Kerja demikian masih kurang populer lantaran mensyaratkan nafas panjang sekaligus keuletan menyelami lapisan-lapisan realitas kebudayaan, sehingga membedakannya dengan politik praktis yang menggantungkan pada pelbagai kepentingan yang berubah-ubah dalam tempo cepat. Begitulah riil politik, “tidak ada teman abadi, kecuali kepentingan”.

Baru-baru ini juga muncul gerakan koalisi peta jalan kebudayaan yang diiniasi oleh pelbagai komunitas seni-budaya di Provinsi Jambi dengan tujuan agar para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi berkomitmen terhadap pemajuan kebudayaan di Provinsi Jambi. Bahkan, mereka sudah menyampaikan rumusan pokok-pokok pikiran kebudayaan kepada KPU Provinsi Jambi agar isu kebudayaan menjadi bagian integral dari substansi debat Cagub-Cawagub Provinsi Jambi 2024-2029. Sekalipun tertimbun oleh hiruk-pikuk informasi seputar Pilkada di Jambi, saya mengapresiasi pilihan gerakan tersebut karena selama ini isu-isu kebudayaan selalu termarginalkan. Kalau pun dipercakapkan, ia tak lebih sebagai peri-peri dari isu kepariwisataan. Bak ketimun bungkuk, begitu bunyi dari penggalan lirik lagu Jambi yang amat familiar.

Saya teringat kata-kata John F. Kennedy (1961-1963), ”Ketika kekuasaan mengantar manusia pada kesombongan, puisi mengingatkan akan keterbatasannya. Ketika kekuasaan mempersempit area pemikiran manusia, puisi mengingatkannya akan kekayaan dan keragaman eksistensi. Ketika kekuasaan itu korup, puisi membersihkannya”.

Puisi merupakan salah satu di antara banyak karya seni-sastra yang dihasilkan berkat keuletan penyair (sang kreator) menghayati kompleksitas permasalahan di sebuah negeri, selain juga menggali saripati dari khasanah kebudayaan dimana ia tumbuh dan berkembang. Pandangan filusuf Karlina Supelli perlu kita renungi bersama berikut ini, “Di dalam sastra, orang-orang diajak bertemu dengan kisah tentang manusia, penderitaannya, hidup dan mati, pilihan-pilihan yang tidak selalu tegas. Sastra juga mengajarkan orang berbicara dengan fasih. Seni bicara dan seni bahasa akan menggerakkan seni pemikiran sehingga orang dapat mengungkapkan ide-idenya dengan tepat, santun dan betul”.

Kali lain dosen filsafat STF Driyarkara itu mengatakan bahwa karya fiksi sangat penting karena ia membuka imajinasi, mengajak kita masuk ke dalam sebuah dunia possible world yang tidak ada “di sini”, sehingga memantik orang untuk berpikir mendalam sekaligus kompleks. Fiksi dan non-fiksi tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama penting dan berguna.

Wacana seputar politik seperti Pemilu dan Pilkada tidak hanya dapat dipahami melalui perspektif politik praktis sebagaimana ghalibnya diseriusi para sarjana ilmu politik maupun politisi partai, tetapi juga dapat melalui kacamata sastra dan budaya. Sastra, sebagai cermin masyarakat, acapkali menawarkan refleksi mendalam terhadap dinamika politik, sosial, ekonomi, hukum dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam konteks politik Indonesia, karya-karya sastra tidak hanya menjadi sarana ekspresi individual, tetapi juga menjadi medium kritik sosial yang menyoroti ketidakadilan, korupsi, dan harapan akan perubahan. Tak syak, karya-karya sastra acapkali mencerminkan situasi sosial dan politik terkini, memberikan pandangan mendalam tentang permasalahan yang menggejala di tengah masyarakat. Dengan kata lain, sastra tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga menyoroti ketidakadilan dan kesenjangan yang mungkin diabaikan oleh media mainstream atau politisi itu sendiri. Untuk menyebut contoh, publik bisa membaca novel berjudul korupsi karya Pramoedya Ananta Toer, Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, Potret Pembangunan dalam Puisi karya WS. Rendra, 86 karya Okky Madasari dan Pulang karya Leila S. Chudori. Demikian juga karya seni lainnya seperti tari, teater, lukis dan masih banyak genre lainnya lagi, yang memiliki konvensi masing-masing, yang juga menganggit jagad kebudayaan secara mendalam dan menarik sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Kehadiran pelbagai festival sastra-budaya di Provinsi Jambi sepanjang Oktober 2024 boleh dikata menjadi oase di tengah gersangnya lapangan politik praktis yang disemaki wacana tentang jawaban. Jawaban yang didesakkan laiknya dogma. Dunia politik menjelma menjadi dunia ribut kata dan kuasa, jauh dari dunia berfikir dan kontemplasi. Yang tersisa hanya aktifisme. Bahkan, aktifisme agenda seolah-olah jawaban sudah ada dan publik hafal dengan jawaban dan tidak peduli lagi dengan pertanyaan.

Sejurus hal itu, pelbagai festival sastra-budaya tersebut pengejawantahan dari sebuah kesadaran untuk senantiasa menumbuhkan dan mendewasakan kebudayaan, mempertinggi khasanah dan pemaknaan dunia simbolik. Apa sebab? Di level itulah, negeri ini (termasuk Provinsi Jambi) bisa berjaya, dihormati dunia, mempertahankan integritasnya, dan melanjutkan tradisi kulturalnya yang tua.

*Kota Jambi, 27 Oktober 2024.

*Berikut tulisan-tulisan saya lainnya:

1) Darurat Demokrasi: Memaknai Persinggungan Cendekiawan dan Politik

2) Quo Vadis APBD Jambi 2019-2024?

3) Ketindihan Teknokratis: Problem Akut Perencanaan Pembangunan

4) Pilgub Jambi 2024 dan Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan

5) Persoalan Fundamental di Ujung Kepemimpinan Al Haris-Sani

6) Potret Buram Daya Saing Daerah Jambi

7) Anomali Pembangunan Provinsi Jambi 2023

8) Beban Belanja Infrastruktur Jambi MANTAP 2024

9) Di Balik Gaduh Mendahului Perubahan APBD Jambi 2023

10) Medan Terjal Tahun Berjalan APBD Jambi 2023