Tak Ada Balas Budi Pribadi Jika Kepentingan Publik Jadi Taruhannya

Oleh: Jumardi Putra*

“…bagi Mar’ie, tak ada balas budi pribadi jika kepentingan publik jadi taruhannya. Dan Mar’ie seorang patriot,” tulis penyair cum esais Goenawan Mohamad di sampul belakang buku biografi Mar'ie Muhammad, Menteri keuangan dan Dirjen Pajak era Presiden Soeharto.

Saya bersukacita membaca buku karya jurnalis senior Qaris Tajudin itu (Mizan, 2025), setelah tujuh tahun sebelumnya sosok Mar'ie Muhammad saya baca di majalah Media Keuangan milik Kementerian keuangan edisi khusus Oktober 2018. Selain isinya bertitimangsa pada perjalanan hidup dan karir cemerlangnya di institusi publik di negeri ini, juga memuat kesaksian dari beberapa tokoh yang mengetahui dari dekat tentang kesederhanaan sekaligus tekadnya yang bulat untuk menjaga betul antara ranah privat dengan domain publik.

Ketika korupsi masih menjadi bayang-bayang kelam bangsa ini, generasi sekarang membutuhkan suritauladan. Nah, salah satu sosok yang tepat menjadi panutan adalah Mar'ie Muhammad. Membaca biografi pria kelahiran Surabaya 13 April 1939 ini mengingatkan saya pada sosok Hoegeng Iman Santoso, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 1968-1971.

Tak pelak, tokoh sekaliber Gus Dur pernah berseloroh, "Polisi yang baik itu cuma tiga. Pak Hoegeng almarhum bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur." Ungkapan satire itu makin menemukan relevansinya sekarang di tengah maraknya kasus korupsi para pejabat di negeri ini.

Laiknya jenderal Hoegeng Iman Santoso di institusi Kepolisian, Mar'ie Muhammad yang dijuluki sebagai "Mr. Clean" adalah juga simbol kejujuran, bersih, dan keberanian di institusi Kementerian Keuangan yang pernah ia pimpin. Integritasnya yang tinggi dan tak gentar melawan korupsi di institusi yang sarat korupsi--kendati tidak separah dibandingkan sekarang--menjadikannya salah satu sosok berdedikasi di salah satu institusi vital di republik ini.

Membaca seluk beluk sosok Mar'ie Muhammad selama memimpin Kementerian Keuangan, mengantarkan pembaca pada suatu keadaan berkebalikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang, yang kerap mendapat sorotan lantaran gaya hidup mewah sejumlah pejabatnya dan berujung bui.

Saya tak perlu menulis ulang di sini nama-nama oknum pejabat di Kementerian Keuangan yang tersandung korupsi. Yang pasti, perilaku para pejabat Kemenkeu sekarang-begitu juga kementerian lainnya- bertolak belakang dari kesederhanaan seorang Mar'ie Muhammad semasa hidup, terutama saat diamanahi memegang jabatan publik.

Mar'ie Muhammad (1939-2016)

Sebutan "Mr. Clean" yang disematkan padanya bukan tanpa alasan. Harian Kompas, 13 Desember 2016 memberitakan, Mar'ie merupakan sosok yang menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar. Ia juga tegas memberantas praktik gratifikasi dan korupsi yang masih sarat pada masanya di lingkungan Departemen Keuangan—sekarang bernama Kementerian Keuangan. Sikapnya demikian itu kerap memicu kemarahan banyak oknum pejabat ketika itu yang berseberangan dengannya. Sekalipun begitu, ia tidak bergeming.

Tak hanya itu, suami dari Ayu Remayati ini juga mengambil kebijakan kredit macet perbankan dengan empat cara. Keempatnya adalah meningkatkan kemungkinan kekolektifan kredit yang telah disalurkan, pemberian kredit harus berdasarkan kaidah perbankan sehat, kredit yang diberikan harus benar-benar diawasi tanpa mencampuri urusan internal penerima kredit, dan menurunkan biaya overhead.

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia bahkan pernah menjadi pelopor Asia Tenggara dalam bidang perekonomian pada awal 1997. Mar'ie Muhammad meninggal dunia pada 2016 di usia 77 tahun. Ia menamatkan pendidikan terakhir Master of Arts In Economics di Universitas Indonesia. Jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1969 - 1972, ia mengabdi di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan RI.

Selanjutnya, pada tahun 1972-1988, ia bekerja di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan RI dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Berikutnya tahun 1988 sampai 1993 ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Buah dari keberhasilannya, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Keuangan Kabinet Pembangungan VI sejak 1993 hingga 1998.

Sebagai Dirjen Pajak dan Menteri Keungan era Orde Baru, ia menoreh sejarah dengan langkah-langkah tegas demi terjaganya tranparasi. Begitu juga sebagai aktivis kemanusiaan, ia menunjukkan bahwa integrasi sejati terwujud melalui tindakan nyata, bukan omon-omon. Hal itu terlihat sejak tahun 2001-2004 ia dipercaya sebagai Ketua Oversight Committee (OC) BPPN. Kurun waktu 1999 - 2009 ia diamanahi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). Sebelum tutup usia tahun 2016, ia menjabat Ketua Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI), Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan komisaris utama PT Bank Syariah Mega Indonesia.

Setelah membaca buku tentang Mar'ie Muhammad ini, saya menemukan sprit keteguhan, keberanian, kesederhanaan dan ketulusan seorang pejabat negara yang rasa-rasanya makin sulit kita jumpai di era sekarang. Hal itu terkonfirmasi oleh Sudirman Said (Menteri ESDM periode 2014-2016) yang pernah bersama-sama bekerja di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengatakan betapa tidak mudah bagi anak-anak Mar'ie Muhammad, karena mereka bergaul dengan anak-anak menteri lainnya, keluarga pejabat negara lainnya, tapi diminta oleh orangtuanya untuk hidup "lurus", padahal mereka memiliki privilese.

*Belitang-Oku Timur, 27 Maret 2025.

*Berikut tulisan-tulisan saya lainnya:

1) Asta Cita dan Beban Berat APBD Jambi 2025

2) Darurat Demokrasi: Memaknai Persinggungan Cendekiawan dan Politik

3) Quo Vadis APBD Jambi 2019-2024?

4) Ketindihan Teknokratis: Problem Akut Perencanaan Pembangunan

5) Pilgub Jambi 2024 dan Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan

6) Prabowo, Sang Bibliofil

7) Potret Buram Daya Saing Daerah Jambi

8) Anomali Pembangunan Provinsi Jambi 2023

9) Beban Belanja Infrastruktur Jambi MANTAP 2024

10) Di Balik Gaduh Mendahului Perubahan APBD Jambi 2023